Dari Konsultasi ke Regulasi: Pencapaian Peraturan Desa tentang Manajemen Listrik di 23 Lokasi Sasaran

Pemeliharaan berbasis masyarakat memainkan peran krusial dalam menjaga keberlanjutan pembangkit listrik tenaga surya luar jaringan. Dengan melibatkan masyarakat lokal dalam proses pemeliharaan, pembangkit listrik dapat berfungsi secara efektif dan menyediakan listrik yang dapat diandalkan untuk masyarakat. Ini sangat penting di daerah pedesaan, di mana akses listrik terbatas dan pembangkit listrik sering menjadi satu-satunya sumber daya listrik bagi masyarakat.

Peter, seorang patriot energy (fasilitator desa) dari Proyek ACCESS, menyatakan pengalamannya ketika membantu warga Desa Watukarere di Kabupaten Sumba Barat Nusa Tenggara Timur. "Desa ini telah mengalami kegagalan dalam mengelola pembangkit listrik. Saya berdiskusi dengan para pemangku kepentingan desa tentang hal ini. Pelajaran yang diambil adalah bahwa pembangkit listrik sebenarnya tidak dikelola oleh masyarakat. Ada kurangnya kepemilikan yang membuat keberlanjutan pembangkit listrik gagal berfungsi. Oleh karena itu, masyarakat di desa harus memiliki peran dalam pemeliharaan pembangkit listrik surya yang akan datang yang disediakan oleh program ACCESS," katanya ketika tim ACCESS berkunjung ke desa tersebut. Menurutnya, alasan lain adalah bahwa pemeliharaan berbasis masyarakat mendorong kepemilikan dan tanggung jawab lokal terhadap pembangkit listrik, yang dapat mengarah pada penggunaan dan perawatan peralatan yang lebih baik.

Dengan demikian, pemeliharaan berbasis masyarakat menciptakan peluang kerja dan mendukung ekonomi lokal. Dengan melatih dan mempekerjakan operator lokal untuk merawat pembangkit listrik, proyek dapat menciptakan lapangan kerja dan merangsang pertumbuhan ekonomi di masyarakat.

Dalam hal ini, pemeliharaan berbasis masyarakat menciptakan rasa komunitas dan kebersamaan sosial. Melalui partisipasi mereka dalam pemeliharaan pembangkit listrik, anggota masyarakat dapat mengembangkan rasa memiliki dan kebanggaan terhadap infrastruktur energi mereka, yang dapat mengarah pada kebersamaan dan kerjasama sosial yang lebih besar.

Proyek ACCESS telah menerapkan pendekatan partisipatif untuk mendorong pemangku kepentingan desa untuk memiliki manajemen listrik mereka. Untuk mendukung proses ini, proyek telah mengembangkan kalkulator tarif yang membantu fasilitator desa dan anggota masyarakat memperkirakan biaya penyediaan listrik di setiap desa. Alat ini dimaksudkan untuk membantu proses konsultasi masyarakat untuk menetapkan tarif dan menetapkan aturan operasional dengan memberikan perkiraan biaya yang terkait dengan operasi dan pemeliharaan. Proses pembahasan biaya listrik dilakukan dengan cara partisipatif. Setelah biaya ditentukan dengan bantuan fasilitator desa, desa melakukan konsultasi masyarakat dan pertemuan publik untuk mendapatkan umpan balik dan pendapat dari berbagai pemangku kepentingan. Sejauh ini, semua lokasi target proyek ACCESS telah berhasil melakukan konsultasi publik ini untuk membuat keputusan tentang biaya listrik.

Untuk memastikan distribusi layanan listrik yang adil, semua desa juga telah mengadakan konsultasi publik untuk membahas pembayaran, termasuk mengidentifikasi rumah tangga rentan yang memerlukan subsidi. Konsultasi ini berbentuk forum konsultatif, di mana biaya yang disepakati telah disetujui oleh masyarakat. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa tarif adil dan terjangkau bagi semua anggota masyarakat.

Setelah mencapai kesepakatan tentang tarif, upaya sosialisasi dilakukan di antara populasi desa secara lebih luas. Di semua desa target ACCESS, total 814 orang telah berpartisipasi dalam konsultasi publik dan sosialisasi, terdiri dari 66% peserta laki-laki dan 34% peserta perempuan. Konsultasi publik ini telah menghasilkan pemahaman yang lebih baik tentang manajemen listrik di antara penduduk desa, serta pemahaman tentang alasan memberikan subsidi kepada rumah tangga yang rentan.

"Kami melibatkan partisipasi publik dalam menentukan biaya dan dalam memutuskan rumah tangga yang rentan yang akan mendapatkan diskon biaya. Dengan berpartisipasi dalam konsultasi, orang memahami alasan mendasar biaya. Konsultasi ini menciptakan ruang bagi penduduk desa untuk meningkatkan pengetahuan mereka tentang manajemen listrik dan strategi agar berkelanjutan," kata Yuhardi, kepala UPLD di desa Muara Ripung, Kalimantan Tengah.

Sebagai tindak lanjut, semua desa target telah menghasilkan peraturan desa tentang manajemen listrik, termasuk mengatur tarif listrik yang mencakup umpan balik dan hasil konsultasi masyarakat. Keterlibatan semua penduduk desa, termasuk perempuan, dalam pengembangan peraturan desa sangat penting untuk memastikan kesuksesan dan keberlanjutan operasi pembangkit listrik tenaga surya berbasis masyarakat. "Ketika semua anggota desa memiliki suara dalam proses pembuatan peraturan, itu membantu menciptakan rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap pembangkit listrik tenaga surya. Ini dapat mengarah pada kerjasama dan partisipasi yang lebih baik dalam pemeliharaan dan pemeliharaan pembangkit listrik tenaga surya, karena setiap orang memiliki kepentingan dalam kesuksesannya," kata sekretaris desa Wangkolabu, Sulawesi Tenggara.

Peraturan des

a dapat memainkan peran penting dalam mengelola operasi pembangkit listrik tenaga surya berbasis masyarakat dengan menetapkan pedoman dan tanggung jawab yang jelas bagi operator lokal dan anggota masyarakat yang terlibat dalam proyek. Peraturan tersebut menentukan peran dan tanggung jawab operator, serta harapan dan persyaratan untuk anggota masyarakat yang memanfaatkan pembangkit listrik tenaga surya. Dalam hal ini, peraturan tersebut menguraikan proses pelaporan masalah atau kerusakan apa pun pada pembangkit listrik tenaga surya atau menetapkan pedoman untuk pengumpulan dan pengelolaan biaya atau pembayaran dari anggota masyarakat yang menggunakan listrik yang dihasilkan oleh pembangkit tersebut. Peraturan desa juga membantu memastikan bahwa pembangkit listrik tenaga surya digunakan dan dipelihara secara berkelanjutan. Dengan menetapkan aturan dan pedoman untuk penggunaan pembangkit listrik tenaga surya, peraturan dapat membantu mencegah penggunaan berlebihan atau penyalahgunaan sistem, yang dapat menyebabkan kerusakan atau masalah lainnya. Selain itu, peraturan dapat membantu mempromosikan penggunaan listrik yang bertanggung jawab, seperti mendorong konservasi energi dan mengurangi praktik yang boros atau tidak efisien.

Penulis: Sugiyanto